Permasalahan kelaparan di Indonesia masih menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin yang mengalami kelaparan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kelaparan di Indonesia masih belum optimal.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kelaparan di Indonesia adalah rendahnya akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas. Menurut Prof. Dr. Ir. Budi Purnomo, M.Sc., seorang ahli pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), “Ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi masih menjadi tantangan utama dalam penanggulangan kelaparan di Indonesia.”
Upaya penanggulangan kelaparan di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target zero kelaparan pada tahun 2030 sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut dr. Irma Hidayana, seorang pakar gizi dari Kementerian Kesehatan, “Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan seimbang merupakan kunci utama dalam mengatasi permasalahan kelaparan di Indonesia.”
Di tahun 2023, pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penanggulangan kelaparan. Program-program bantuan pangan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Pangan Non-Tunai (PNP) perlu diperkuat dan diperluas cakupannya. Selain itu, peningkatan produksi pangan lokal juga perlu didorong agar dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
Menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, “Peningkatan produksi pangan lokal merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan kelaparan di Indonesia. Dengan mendorong petani lokal untuk meningkatkan produktivitasnya, diharapkan dapat mengurangi angka kelaparan di tanah air.”
Dengan sinergi antara pemerintah, ahli pertanian, dan pakar gizi, diharapkan permasalahan kelaparan di Indonesia dapat teratasi secara bertahap. Upaya penanggulangannya perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai Indonesia yang bebas kelaparan pada tahun 2030.