Pengangguran struktural menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Peran pemerintah dalam menanggulangi persoalan ini menjadi krusial untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pengangguran struktural terjadi akibat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan tuntutan pasar kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Ekonomi, Prof. Dr. Rizal Ramli, yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan kunci untuk mengurangi pengangguran struktural.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan investasi dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran struktural di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya peran pemerintah yang lebih aktif dalam mengatasi masalah ini.
Dengan demikian, peran pemerintah dalam menanggulangi persoalan pengangguran struktural sangatlah penting. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Melalui langkah-langkah strategis yang terukur, diharapkan Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran struktural dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.