Pengangguran friksional adalah salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pengangguran ini terjadi ketika individu sedang mencari pekerjaan baru setelah keluar dari pekerjaan sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti perubahan karir, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau masalah lainnya.

Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran friksional sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program-program yang dapat membantu para pencari kerja dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka.

Menurut Dr. Rizal Ramli, seorang ekonom dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian, pemerintah perlu memberikan dukungan finansial dan pelatihan kepada para pencari kerja agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Hal ini akan membantu para pencari kerja untuk lebih siap dalam menghadapi persaingan di pasar tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program-program pelatihan dan magang yang dapat mempersiapkan para pencari kerja untuk masuk ke dunia kerja. Menurut data BPS, tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, maka peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran friksional menjadi semakin penting.

Pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi pengangguran friksional. Dengan adanya evaluasi, pemerintah dapat mengetahui efektivitas kebijakan tersebut dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan adanya peran pemerintah yang aktif dalam mengatasi pengangguran friksional, diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia dapat terus menurun dan para pencari kerja dapat lebih mudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas.