Strategi Pencegahan Pengangguran Struktural di Indonesia menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pengangguran struktural adalah kondisi di mana kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja semakin melebar, sehingga sulit bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran struktural di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri. Hal ini sejalan dengan pendapat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan, “Kerjasama antara perguruan tinggi dan industri sangat penting dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan pasar.”

Selain itu, pelatihan keterampilan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing para pencari kerja di pasar kerja. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rainer Heufers, “Pelatihan keterampilan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri agar para pencari kerja memiliki daya saing yang tinggi.”

Namun, tidak hanya pemerintah dan dunia pendidikan yang bertanggung jawab dalam mencegah pengangguran struktural. Masyarakat juga perlu turut serta dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Dengan adanya strategi pencegahan pengangguran struktural yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran struktural di Indonesia dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi para pencari kerja.